Ada banyak alasan kenapa orang memilih usaha di bidang kuliner daripada yang lain. Selain karena passion, usaha kuliner bisa memberikan keuntungan berlipat karena satu pelanggan bisa memesan lebih dari satu makanan dan minuman. Tapi, hal yang tidak boleh dilupakan adalah pajak. Coba tanyakan pada konsultan pajak jakarta yang Anda percaya, hal-hal apakah yang harus diketahui berkaitan dengan pajak bisnis kuliner.

Hal yang Harus Diperhatikan Usaha Kuliner

Setiap usaha kuliner baik itu café, restoran hingga hotel atau sejenisnya yang menawarkan makanan dan minuman pada pelanggan, sebenarnya tidak dikenai kewajiban PPN. Tapi, jika Anda pernah membeli makanan di café termasuk rumah makan maka di bagian struk pembayaran terdapat pajak sebesar 10%. Sebagian masyarakat menganggap itu adalah PPN, padahal sebenarnya itu bukan PPN melainkan PB1.

Sebelum kami lanjutkan, ada baiknya untuk bertanya pada konsultan pajak kuliner profesional jika Anda belum mengetahui seluk beluk perpajakan di industri kuliner. Ini karena ada beberapa jenis pajak yang diketahui.

Apa itu pajak PB1? PB1 atau disebut juga dengan Pajak Bangunan 1 merupakan jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemda atau Perda. Berbeda dengan PPN dimana pihak pengelolanya langsung pemerintah pusat. PB1 ini dikenakan pada usaha kuliner seperti restoran, resto, café dan lain sebagainya. Adapun besarannya adalah 10% sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan.

PB1 ini merupakan jenis pajak atas sajian makanan atau minuman yang diberikan kepada konsumen. Secara umum, pajak ini dibayar bukan oleh pemilik restoran atau café melainkan pada konsumen yang membeli makanan atau minuman. Besarnya seperti disebutkan yakni 10%. Inilah alasannya kenapa banyak pemilik industri kuliner mengira PB1 adalah PPN karena besarannya sama 10%.

Berdasarkan info konsultan pajak, walaupun aturannya dikenakan pada konsumen, pihak restoran boleh saja mengatur agar tetap dibayar pihak restoran. Ini tergantung dari kebijakan pemilik usaha kuliner. Selain itu, jika pihak restoran sudah membayarkan PB1, maka mereka tidak perlu lagi dikenai biaya PPN.

Hal lain yang perlu Anda tahu adalah bahwa tidak semua pelaku usaha kuliner harus membayar PB1. Untuk membayar PB1, ada persyaratannya dan salah satunya adalah melewati batas penjualan tertentu. Jadi, jika usaha kuliner Anda belum mencapai batas penjualan, maka tidak perlu membayarkan PB1. 

Apakah hanya PB1? Jelas tidak karena masih ada PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 25 yang harus diketahui oleh pemilik bisnis kuliner. Silahkan tanyakan pada konsultan pajak profesional seperti Taxtix untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pajak kuliner.

Kategori: Jasa